Catatan Kritis untuk Pemerintah tentang Rencana Eksplorasi Tanah Jarang di Takandeang, Tapalang, Mamuju
HidayatullahSulbar.Com, Opini – Kekayaan alam seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan sumber kecemasan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Karena itu, rencana eksplorasi tanah jarang di Takandeang, Tapalang, Mamuju, harus dijawab dengan keterbukaan, kajian ilmiah, dan tanggung jawab yang nyata.
Tambang tanah jarangsendiri adalah tambang yang menghasilkan bahan mineral penting bagi teknologi modern, tetapi pengolahan dan pengelolaan limbahnya membutuhkan perhatian serius terhadap lingkungan.
Diakui, tambang tanah jarang memiliki manfaat ekonomi dan teknologi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Misalnya, pencemaran air dan tanah: bahan kimia dari pengolahan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
Pada limbah pertambangan punya dampak , misalkan beberapa bijih dapat mengandung unsur radioaktif alami, seperti thorium dan uranium. Belum lagi kerusakan ekosistem, secara otomatis pembukaan lahan dapat merusak habitat dan meningkatkan erosi.
Di sisi lain juga punya dampak pada manfaat ekonomi, dapat membuka lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri bernilai tinggi.
Maka dari itu kita tidak menolak pembangunan, investasi, ataupun kemajuan ekonomi. Namun, kita menolak jika janji kekayaan dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Jangan sampai keuntungan dihitung sebelum risikonya dijelaskan, dan izin diterbitkan sebelum perlindungan masyarakat benar-benar dipastikan.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa eksplorasi akan membawa manfaat. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menerbitkan izin, apa dasar hukumnya, bagaimana kondisi lingkungan di lokasi kegiatan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan.
Sosialisasi tidak boleh menjadi formalitas untuk meredam pertanyaan, melainkan ruang terbuka untuk menguji kebijakan secara jujur.
Kondisi geologi Mamuju, termasuk keberadaan wilayah dengan radiasi alam yang tinggi, juga menuntut kehati-hatian. Hal ini bukan bukti bahwa eksplorasi tanah jarang pasti membahayakan, tetapi menjadi alasan kuat untuk melakukan pengukuran awal, kajian risiko, serta pemantauan kualitas air, tanah, udara, dan radiasi secara transparan.
Jangan menunggu kerusakan terjadi untuk mulai berhati-hati. Jangan menunggu rakyat menjadi korban untuk mencari siapa yang bertanggung jawab.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi pihak yang paling lemah dalam menghadapi kepentingan ekonomi berskala besar.
Petani, pemilik kebun, dan warga yang bergantung pada sumber air berhak mendapatkan perlindungan, informasi yang memadai, serta mekanisme pengaduan yang aman. Jika terbukti terjadi kerugian akibat kegiatan tersebut, penyelesaiannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kami mendesak pemerintah membuka dokumen perizinan dan kajian lingkungan yang dapat diakses publik, melibatkan perguruan tinggi serta ahli independen, dan memberi ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Apabila ditemukan risiko serius atau persyaratan keselamatan belum terpenuhi, pemerintah harus berani mengambil tindakan sesuai hukum, termasuk menghentikan sementara kegiatan terkait hingga persoalan diselesaikan.
Ulama dan tokoh agama pun tidak boleh hanya diminta menenangkan masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan penguasa agar kekuasaan dan kekayaan dikelola sebagai amanah.
Allah berfirman dalam QS. Al-A‘raf ayat 56, “Wa lā tufsidū fil-arḍi ba‘da iṣlāḥihā”—janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa pembangunan harus tunduk pada nilai keadilan dan kemaslahatan, bukan sebaliknya.
Mamuju membutuhkan kemajuan, tetapi bukan kemajuan yang mengorbankan masa depan rakyatnya. Kekayaan mineral boleh menjanjikan keuntungan, tetapi air bersih, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang lestari jauh lebih berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
Pada akhirnya, pemerintah harus menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah kekayaan bumi Mamuju benar-benar akan menyejahterakan rakyatnya, atau justru meninggalkan risiko yang harus ditanggung oleh anak cucu kita?
Semestinya, Bumi Manakarra ini tetap terjaga keasriannya, silakan maju dan mandiri tanpa meninggalkan nilai nilai ‘malaqbi’ yang tertanam dalam prikehidupan masyarakat Mandar khususnya. Belajarlah dari daerah lain yang saat ini sedang bergejolak karena sikap permisifnya dan tergiur iming iming kaya semata.
Jangan pertaruhkan masa depan rakyat demi janji kekayaan bumi. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa banyak kekayaan yang berhasil diambil, melainkan dari seberapa adil manfaatnya dibagikan dan seberapa baik kehidupan rakyat serta lingkungan tetap terjaga.
Najamuddin, M.Pd.
Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Barat