HIDAYATULLAHSULBAR.COM -MAMUJU- Usai pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah DPD Hidayatullah Sulawesi Barat di Pasangkayu beberapa pekan lalu.
Ditargetkan akhir Januari rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakreda) dapat dirampungkan di seluruh DPD se Sulawesi Barat. Mengacu pada Pedomoman Dasar Organsasi (PDO) Pasal 51, acara tersebut dilaksanakan setahun sekali yang akan diikuti Unsur Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, unsur Dewan Pengurus Cabang.
Unsur Organisasi Pendukung tingkat daerah, unsur Amal Usaha tingkat daerah dan unsur Badan Usaha tingkat daerah juga akan menghadiri jalannya rapat tersebut.
Dalam momen Rakerda nanti akan dibahas beberapa hal yang penting dan mendesak termasuk diantaranya program mainstrem organisasi.
Selain mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan realiasai anggaran pendapatan dan belanja organisasi juga ditargetkan dapat menyusun program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
Yang tidak kalah pentingnya dalam Rakerda nanti adalah menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan, mengingat semua program kerja membutuhkan angaran yang seimbang.
Sekretaris DPW Hidayatulah Sulawesi Barat, Drs. Massiara menjelaskan “Setelah program kerja ditetapkan maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan harus dibahas dan ditetapkan juga karena tidak mungkin program kerja dapat kita jalankan tanpa melakukan proses penganggaran. Secara umum APBO terdiri dari anggaran rutin dan anggaran program”.
Tentu hal tersebut mengacu pada hasil rapat organisasi tingkat pusat/Nasional (Sidang Pleno, MMS, Rakernas, Rakerwil dan lain lain.
“Selain itu juga engacu pada Program Kerja DPW pada tahun yang sama agar terjadi sinkronisasi program antara DPW, DPD dan DPC” imbuhnya.
Usai rapat pekanan DPW Hidayatullah Sulbar di kantornya jalan Abd. Syakur Mamuju, hari ini Selasa (18/1) panduan tersebut langsung diunggah di grup WhatsApp internal organisasi tingkat wilayah.
Program Kerja DPD yang disusun nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing DPD beserta dengan program prioritas yang akan diangkat oleh DPD dan program prioritas dari DPW, misalkan target penambahan jaringan DPC dan RQH menjadi salah satu priotitas program juga target pendirian sekolah dan beberapa program kerja di departemen lainnya.
Lebih jauh sekretaris DPW Hidayatullah Sulbar menelaskan, bagaimana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Tahunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan?.
“Salah satu parameter atau ukuran untuk melakukan evaluasi adalah dengan menentukan rasio antara program yang telah kita lakukan dengan program yang telah kita tetapkan dalam Rakerwil sebelumnya” Terangnya.
Ditegaskan pula selain ukuran kuantitatif, ukuran kualitatif juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi.
Beberapa langkah teknis rencana pelaknsaan Rakerda juga dicantumkan dalam surat edaran DPW ke semua DPD sebagai bahan acuan acara yang mengusung tema : “Konsolidasi Jati Diri, Organisasi dan Wawasan Menuju Standarisasi, Sentralisasi dan Integrasi Sistemik”. (bash).
