HIDAYATULLAHSULBAR.COM – Mamuju Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulbar menghadiri seminar nasional dan pelantikan LPH LPPOM MUI Sulbar yang diselenggarakan oleh MUI provinsi Sulawesi Barat dan Bank Indonesia.
Acara dengan tema Akselerasi Ekosistem Halal melalui Perluasan Sertifikasi Halal di Provinsi Sulawesi Barat.
Menempati Graha Sandeq eks Gedung PKK Sulbar pada tanggal 30 Desember 2024.
Diikuti sekira 200 peserta dari pemerintah provinsi, ormas Islam, penyuluh, akademisi dan umum.
Sekretaris umum MUI Sulawesi Barat, H.M. Sahlan, S.Ag. M.Ap. melaporkan, paska kunjungan menteri agama RI beberapa waktu lalu yang menegaskan segera dibentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM.
Merespon himbauan tersebut pengurus MUI Sulawesi Barat melantik pengurus LPH LPPOM Sulawesi Barat masa khidmat 2024 – 2026 dan pelantikan tersebut merupakan pelantikan pertama di Indonesia.
Sebagaimana sambutan ketua MUI provinsi Sulawesi Barat, Prof. K.H. Nafis Djuaeni, MA. dan Kakanwil Kemenag Sulbar, Dr. K.H. Adnan Nota, MA yang ikut bangga atas terselenggaranya seminar itu pelantikan LPH LPPOM yang pertama kalinya di negara ini.
Menurut kepala kementerian agama Sulawesi Barat, Adnan Nota, perlu percepatan lembaga penjamin halal, dicontohkan, ada proses yang harus diperiksa dalam pembuatan gula merah.
Mulai dari bahan baku tuak yang baik, alat masak hingga campuran apa saja yang diijinkan.
Karena targetnya adalah produk yang beredar dipastikan bukan hanya halal akan tetapi baik kualitas bahannya.
Kementerian agama juga berkomitmen melayani proses pelabelan halal dengan tarif semurah mungkin bahkan gratis demi layanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Barat.
Sinergi pelaku usaha , MUI, perbankan dan pemerintah dalam hal ini kementerian agama dapat menciptakan ekosistem halal, sebagaimana Arianto, A.P. M.M. kepala Biro Pemkesra mewakili pejabat gubernur Sulawesi Barat.
Pada sesi seminar, moderator menyebutkan tidak satupun rumah makan di Sulawesi Barat yang bersertifikat.
Tentu saja beberapa alasan disebutkan pada seminar yang dibawakan oleh K.H. Sholahudin Al Ayyubi, M.Si direktur eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai langsung presiden Republik Indonesia.
Maka semua perihal yang menyangkut halal adalah menjadi bidang garap institusinya, termasuk agenda besar keberadaan LPM LPPOM.
Menariknya, tidak semua bahan yang halal kemudian menjadi produk halal, cobtohnya, kopi luwak. Maka penting keberadaan auditor halal yang kelak bertanggung jawab atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat. (bash)
