• Sel. Okt 4th, 2022

Ajbar Senator Perwakilan Sulbar Menyambangi Da’i Hidayatullah

ByMassiara

Mar 27, 2022
Ajbar bersama Da'i Hidayatullah

HIDAYATULLAHSULBAR.COM, MAMUJU – Ajbar Senator Perwakilan Sulbar bersilaturrahim dengan para da’i Hidayatullah di Pondok Pesantren Hidayatullah Mamuju, Sabtu (26/03/2022).

Kunjungan tersebut adalah sebagai bagian dari kepedulian anggota DPD/MPR-RI ini serta menyerap aspirasi masyarakat yang bertajuk ‘Penguatan Pilar Kebangsaan untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Berkeadilan’.

Hadir dalam serap aspirasi tersebut adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulawesi Barat Ustadz Drs. Mardhatillah. Selain itu hadir pula Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah Sulawesi Barat Ustadz Drs. Muhammad Na’im. Hadir pula seluruh da’i dan da’iyah Hidayatullah se-Sulawesi Barat.

Disamping mendengarkan ucapan selamat datang dari ketua panitia Ustadz Najamuddin, M.Pd selaku ketua departemen perkaderan DPW Hidayatullah Sulbar serta sambutan ketua DPW, juga serap aspirasi tersebut menampilkan penceramah dan tausiah yang juga guru Ajbar Ustadz Akib Junaid Qahar Anggota Dewan Mudzakarah Hidayatullah.

Ajbar Senator Perwakilan Sulbar dalam salah satu materinya menyampaikan bahwa Ustadz Akib adalah guru saya.

“Waktu kuliah di Palu, saya rutin panggil beliau untuk membawakan kajian di Mushallah Ulul Albab Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Sehingga antara saya dengan Hidayatullah tidak bisa dipisahkan.” Paparnya.

Presidential Treshold Mencapai Nol Persen

Setelah sedikit bernostalgia, Ajbar menyampaikan amanah/jabatan beliau di DPD/MPR-RI. “Saya adalah salah seorang anggota perancang undang-undang, sehingga tidak satupun undang-undang yang tidak pernah lewat di meja saya.” Sambungnya.

“Hari ini, saya tidak akan mengulas tentang harga minyak goreng, ataupun issue yang tidak lucu tentang pawang hujan, tetapi saya akan sedikit mengangkat issue tiga periode.” Katanya dengan mimik serius.

“Sebab, jika tiga periode berlaku dalam negara kita, maka sesungguhnya hal tersebut adalah pelanggaran konstitusi sebagai amanat rakyat. Dalam undang-undang seorang presiden/wakil presiden hanya bisa berkuasa selama sepuluh tahun atau dua periode secara berturut-turut atau diselingi.” Tuturnya.

Disamping itu beliau juga memaparkan beberapa solusi dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan dan konstitusi kita, antara lain pemberlakuan presidential treshold sampai nol persen (0%).

“Sehingga ke depan dalam pemilihan pemimpin akan banyak kita temukan calon alternatif, sebab semua partai bisa mencalonkan kader terbaiknya masing-masing menjadi presiden.” Kuncinya */massi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.